Syarat dan Ketentuan

Dokumen Syarat dan Ketentuan ini (selanjutnya disebut "Perjanjian") merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum antara Penyedia Jasa dan Klien, sehubungan dengan penyediaan layanan pembuatan, pengembangan, dan/atau pemeliharaan website serta web aplikasi.

Dengan menandatangani, menyetujui, atau menggunakan layanan Penyedia Jasa, Klien menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini tanpa paksaan dari pihak mana pun.

1. Penyedia Jasa adalah pihak yang menyediakan layanan pembuatan dan pengembangan web aplikasi dan/atau website.

2. Klien adalah individu, badan usaha, atau instansi yang menggunakan layanan Penyedia Jasa.

3. Proyek adalah seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa sebagaimana diatur dalam ruang lingkup pekerjaan.

4. Ruang Lingkup Pekerjaan (Scope of Work) adalah dokumen tertulis yang memuat detail pekerjaan, spesifikasi teknis, fitur, jadwal, dan hasil akhir yang disepakati Para Pihak.

5. Hari Kerja adalah hari Senin sampai Jumat, tidak termasuk hari libur nasional.

1. Ruang Lingkup Layanan Penyedia Jasa terbatas pada pekerjaan yang secara tegas dan tertulis tercantum dalam Scope of Work yang disepakati oleh Para Pihak.

2. Segala pekerjaan, fitur, layanan, atau kewajiban yang tidak tercantum secara eksplisit dalam Scope of Work dianggap tidak termasuk dalam layanan Penyedia Jasa.

3. Permintaan pekerjaan di luar Scope of Work hanya dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Para Pihak dan dapat dikenakan penyesuaian biaya serta jangka waktu pengerjaan.

4. Penyedia Jasa tidak berkewajiban memberikan layanan di luar Scope of Work tanpa adanya kesepakatan tertulis tambahan.

1. Klien berhak memperoleh hasil Proyek sesuai dengan Scope of Work setelah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran.

2. Klien wajib menyediakan seluruh data, konten, materi, serta informasi yang diperlukan secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

3. Klien bertanggung jawab penuh atas legalitas, keakuratan, dan kepemilikan seluruh materi yang diserahkan kepada Penyedia Jasa.

4. Klien wajib memberikan respons, persetujuan, dan keputusan proyek secara tepat waktu untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Proyek.

5. Setiap keterlambatan atau kelalaian Klien dalam memenuhi kewajibannya dapat mengakibatkan penyesuaian jadwal Proyek dan tidak dapat dijadikan dasar klaim terhadap Penyedia Jasa.

1. Penyedia Jasa berkewajiban melaksanakan Proyek sesuai dengan Scope of Work yang disepakati oleh Para Pihak.

2. Penyedia Jasa berhak menentukan metode kerja, teknologi, arsitektur sistem, framework, dan tools yang digunakan dalam pelaksanaan Proyek.

3. Penyedia Jasa berhak menolak permintaan Klien yang berada di luar Scope of Work atau bertentangan dengan ketentuan Perjanjian ini.

4. Penyedia Jasa tidak bertanggung jawab atas kegagalan, gangguan, atau kerugian yang disebabkan oleh layanan atau produk pihak ketiga.

1. Jangka waktu dan jadwal pengerjaan Proyek ditentukan berdasarkan estimasi yang disepakati dalam Scope of Work.

2. Seluruh jadwal bersifat estimatif dan dapat berubah sesuai kompleksitas Proyek, revisi, perubahan scope, serta tingkat kerja sama Klien.

3. Keterlambatan yang disebabkan oleh faktor sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat dianggap sebagai wanprestasi Penyedia Jasa.

4. Penyedia Jasa berhak melakukan penyesuaian jadwal apabila Klien tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu.

1. Revisi hanya mencakup penyesuaian terhadap fitur, tampilan, atau fungsi yang secara tegas telah disepakati dalam Scope of Work.

2. Revisi tidak mencakup penambahan fitur baru, perubahan alur bisnis, integrasi pihak ketiga tambahan, atau perubahan spesifikasi teknis yang bersifat fundamental.

3. Setiap permintaan yang berada di luar ketentuan ayat (1) dianggap sebagai Change Request dan hanya dapat dilaksanakan setelah disepakati secara tertulis, termasuk penyesuaian biaya dan jadwal pengerjaan.

4. Penyedia Jasa berhak menolak revisi yang secara substansial mengubah tujuan awal Proyek atau berada di luar kemampuan teknis yang wajar.

1. Klien wajib melakukan pembayaran sesuai dengan nilai, skema, dan termin yang disepakati oleh Para Pihak.

2. Pembayaran uang muka (Down Payment) bersifat tidak dapat dikembalikan dalam keadaan apa pun.

3. Keterlambatan pembayaran memberikan hak kepada Penyedia Jasa untuk menangguhkan atau menghentikan sementara pelaksanaan Proyek.

4. Penyedia Jasa berhak menahan hasil kerja, akses sistem, atau penyerahan Proyek apabila pembayaran belum diselesaikan.

5. Seluruh kewajiban pembayaran Klien wajib diselesaikan sebelum dilakukan serah terima akhir Proyek.

1. Seluruh hak kekayaan intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada hak cipta, desain, struktur sistem, dan source code, tetap menjadi milik Penyedia Jasa sampai seluruh kewajiban pembayaran Klien diselesaikan sepenuhnya.

2. Setelah pelunasan pembayaran, Klien hanya memperoleh hak sesuai dengan ketentuan lisensi atau pengalihan hak yang diatur dalam Perjanjian ini.

3. Penyedia Jasa tetap memiliki hak atas metode kerja, framework internal, library proprietary, dan komponen reusable yang digunakan dalam Proyek.

4. Penyedia Jasa berhak mencantumkan dan menggunakan hasil Proyek sebagai bagian dari portofolio, kecuali disepakati lain secara tertulis.

1. Para Pihak dengan ini sepakat bahwa penyerahan source code bukan merupakan bagian standar atau otomatis dari layanan yang diberikan oleh Penyedia Jasa, kecuali dinyatakan secara tegas dan tertulis dalam perjanjian, addendum, atau dokumen kesepakatan terpisah yang ditandatangani oleh Para Pihak.

2. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan tertulis mengenai penyerahan source code, Klien hanya diberikan hak penggunaan terbatas atas sistem yang dikembangkan, dengan sifat non-eksklusif, tidak dapat dialihkan, dan tidak dapat disublisensikan, semata-mata untuk kepentingan operasional internal Klien.

3. Setiap permohonan penyerahan source code yang diajukan oleh Klien akan diperlakukan sebagai permintaan khusus dan sepenuhnya berada pada diskresi Penyedia Jasa untuk menyetujui atau menolak permohonan tersebut.

4. Apabila permohonan penyerahan source code disetujui, maka penyerahan tersebut dapat dikenakan biaya tambahan, persyaratan teknis, serta ketentuan hukum tambahan yang akan dituangkan secara tertulis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

5. Penyerahan source code hanya dapat dilakukan setelah seluruh kondisi berikut terpenuhi secara kumulatif:

   1. Seluruh kewajiban pembayaran Klien kepada Penyedia Jasa telah diselesaikan sepenuhnya tanpa pengecualian;

   2. Proyek telah dinyatakan selesai atau mencapai tahap serah terima sebagaimana disepakati dalam Scope of Work;

   3. Tidak terdapat kewajiban administratif, finansial, maupun teknis yang masih tertunda di pihak Klien.

6. Penyedia Jasa berhak untuk mengecualikan sebagian atau seluruh komponen tertentu dari source code yang diserahkan, termasuk namun tidak terbatas pada framework internal, library proprietary, script reusable, konfigurasi sistem, metode pengembangan, atau komponen lain yang merupakan kekayaan intelektual milik Penyedia Jasa atau pihak ketiga.

7. Source code yang diserahkan, apabila ada, diberikan dalam kondisi sebagaimana adanya (as-is) tanpa jaminan apa pun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada jaminan kelayakan penggunaan untuk tujuan tertentu atau kesesuaian dengan kebutuhan bisnis Klien.

8. Kecuali disepakati lain secara tertulis, penyerahan source code tidak mencakup kewajiban Penyedia Jasa untuk memberikan dukungan teknis lanjutan, pemeliharaan, pengembangan, pelatihan, atau pembaruan sistem di kemudian hari.

9. Sejak tanggal penyerahan source code, seluruh tanggung jawab, risiko operasional, risiko keamanan, serta kepatuhan hukum atas penggunaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem sepenuhnya beralih dan menjadi tanggung jawab Klien.

1. Penyedia Jasa memberikan garansi terbatas yang hanya mencakup perbaikan bug atau kesalahan teknis yang secara langsung berasal dari sistem yang dikembangkan oleh Penyedia Jasa.

2. Garansi tidak mencakup kesalahan atau gangguan yang disebabkan oleh:

   1. Perubahan atau modifikasi yang dilakukan oleh Klien atau pihak lain;

   2. Gangguan layanan pihak ketiga, termasuk hosting, server, domain, dan API eksternal;

   3. Perubahan kebutuhan bisnis atau permintaan fitur tambahan.

3. Masa dan ruang lingkup garansi mengikuti ketentuan yang disepakati dalam Scope of Work atau perjanjian terpisah.

4. Layanan dukungan teknis lanjutan, pemeliharaan, pembaruan sistem, atau pengembangan tambahan hanya dapat diberikan berdasarkan perjanjian terpisah.

1. Pembatalan Proyek secara sepihak oleh Klien, dengan alasan apa pun, tidak memberikan hak kepada Klien untuk menuntut pengembalian dana yang telah dibayarkan kepada Penyedia Jasa.

2. Dalam hal pembatalan dilakukan setelah Proyek berjalan, Klien tetap berkewajiban untuk menyelesaikan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Jasa sampai dengan tanggal pembatalan.

3. Penyedia Jasa berhak melakukan pembatalan Proyek secara sepihak apabila Klien:

   1. Melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini;

   2. Tidak melakukan pembayaran sesuai jadwal;

   3. Tidak kooperatif atau menghambat jalannya Proyek.

4. Pembatalan oleh Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak menimbulkan kewajiban pengembalian dana kepada Klien.

1. Klien wajib memberikan respons, persetujuan, atau materi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Proyek secara tepat waktu.

2. Apabila Klien tidak memberikan respons selama 7 (tujuh) hari kalender berturut-turut sejak permintaan disampaikan oleh Penyedia Jasa, maka kondisi tersebut dianggap sebagai keterlambatan dari pihak Klien.

3. Keterlambatan sebagaimana dimaksud ayat (2) mengakibatkan penyesuaian jadwal Proyek dan tidak dapat dijadikan dasar klaim wanprestasi terhadap Penyedia Jasa.

4. Apabila Klien tidak memberikan respons selama 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut, Penyedia Jasa berhak untuk menangguhkan atau menutup Proyek secara sepihak tanpa kewajiban pengembalian dana.

1. Penyedia Jasa tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung, kerugian konsekuensial, kehilangan keuntungan, kehilangan data, atau klaim pihak ketiga yang timbul sehubungan dengan penggunaan hasil Proyek.

2. Tanggung jawab maksimal Penyedia Jasa, dalam keadaan apa pun, dibatasi sebesar nilai Proyek yang secara nyata telah dibayarkan oleh Klien.

3. Penyedia Jasa tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kesalahan penggunaan, perubahan sistem oleh pihak lain, atau gangguan layanan pihak ketiga.

1. Force Majeure adalah keadaan atau peristiwa di luar kemampuan dan kendali wajar Para Pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban dalam Perjanjian ini.

2. Keadaan Force Majeure meliputi, namun tidak terbatas pada, bencana alam, kebakaran, perang, kerusuhan, wabah penyakit, gangguan sistem atau jaringan berskala besar, serta kebijakan pemerintah.

3. Pihak yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu yang wajar.

4. Selama keadaan Force Majeure berlangsung, Para Pihak dibebaskan dari kewajiban yang terdampak tanpa dianggap melakukan wanprestasi.

1. Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi, dan dokumen yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Proyek, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis.

2. Informasi rahasia hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian ini dan tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang berhak.

3. Kewajiban kerahasiaan tetap berlaku meskipun Perjanjian ini berakhir atau Proyek telah dinyatakan selesai.

4. Pengecualian atas kewajiban kerahasiaan berlaku apabila informasi tersebut telah menjadi informasi publik atau diwajibkan untuk diungkapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Setiap perselisihan, perbedaan pendapat, atau sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.

2. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan dalam jangka waktu yang wajar, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

3. Para Pihak dengan ini sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan umum di wilayah hukum tempat kedudukan Penyedia Jasa.

Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan Para Pihak dan dapat diperbarui oleh Penyedia Jasa sesuai kebutuhan bisnis.

Dengan menggunakan layanan Penyedia Jasa, Klien menyatakan tunduk dan terikat pada seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini.